industrial.

 ----------------------- Page 1-----------------------

  PERUBAHAN KEEMPAT

  UNDANG-UNDANG DASAR

  NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

  MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



  Setelah  mempelajari,  menelaah,  dan  mempertimbangkan  dengan  saksama  dan

sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan

negara,  serta  dengan  menggunakan  kewenangannya  berdasarkan  Pasal  3  Pasal  37

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia menetapkan :



(a) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  telah

  diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah

  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada

  Tanggal  18  Agustus  1945  dan  diberlakukan  kembali  dengan  Dekrit  Presiden  pada

  Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh

  Dewan Perwakilan Rakyat ;



(b) Penambahan  bagian  ahkir  pada  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara

  Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam

  rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18

  Agustus  2000  Sidang  Tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia

  dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”



(c)  Pengubahan  penomoran  Pasal  3  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Perubahan  Ketiga  Undang-

  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2)  dan

  ayat  (3);  Pasal  25E  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

  Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A.



(d) Penghapusan  judul  Bab  IV  tentang  Dewan  Pertimbangan  Agung  dan  penghapusan

  substansi  Pasal  16  serta  penempatannya  ke  dalam  Bab  III  tentang  Kekuasaan

  Pemerintahan Negara;



(e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat

  (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII,

  Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2),

  ayat  (3),  ayat  (4);  Pasal  37  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5);  Aturan

  Peralihan  Pasal  I,  II,  dan  III;  Aturan  Tambahan  Pasal  I  dan  II  Undang-Undang  Dasar

  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga  selengkapnya  berbunyi  sebagai

  berikut.


----------------------- Page 2-----------------------

  Pasal 2



(1) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas  anggota-anggota  Dewan  Perwakilan

  Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan

  daitur lebih lanjut dengan undang-undang.



  Pasal 6A



(4) Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih  dua

  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam

  pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh

  suara  rakyat  terbanyak  dilantik  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden.



  Pasal 8



(3)  Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan  atau  tidak  dapat

  melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas

  kepresidenan  adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri

  Pertahanan  secara  bersama-sama.  Selambat-lambatnya  tigapuluh  hari  setelah  itu,

  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang  untuk  memilih  Presiden

  dan  Wakil  Presiden  dari  dua  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang

  diusulkan  oleh  partai  politik  yang  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya

  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum  sebelumnya,

  sampai akhir masa jabatannya.



  Pasal 11



(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

  perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.



  Pasal 16



Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.


----------------------- Page 3-----------------------

  BAB IV

  DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG



  Dihapus.



  Pasal 23B



Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.



  Pasal 23D



Negara  memiliki  suatu  bank  sentral  yang  susunan,  kedudukan,  kewenangan,  tanggung

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.



  Pasal 24



(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

  undang-undang.



  BAB XIII

  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



  Pasal 31



(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.



(2) Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib

  membiayainya.



(3) Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,

  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka

  mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.



(4) Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen

  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  aggaran  pendapatan  dan

  belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.



(5) Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  dengan  menjunjung  tinggi

  nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan

  umat manusia.


----------------------- Page 4-----------------------

  Pasal 32



(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan

  menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai

  budayanya.



(2) Negara  menghormati  dan  memelihara  bahasa  daerah  sebagai  kekayaan  budaya

  nasional.



  BAB XIV

  PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

  KESEJAHTERAAN SOSIAL



  Pasal 33



(4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan

  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,

  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi

  nasional.



(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang-undang.



  Pasal 34



(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.



(2) Negara  mengembangkan  sistim  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan

  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat

  kemanusiaan.



(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

  pelayanan umum yang layak.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.



  Pasal 37



(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang

  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari

  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.



(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan

  ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.


----------------------- Page 5-----------------------

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan

  Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan

  Rakyat.



(4) Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  dilakukan  dengan

  persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh

  anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.



(5) Khusus  mengenai  bentuk  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan

  perubahan.



  ATURAN PERALIHAN



  Pasal I



Segala  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.



  Pasal II



Semua  lembaga  negara  yang  ada  masih  tetap  berfungsi  sepanjang untuk  melaksanakan

ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang

Dasar ini.



  Pasal III



Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  selambat-lambatnya  pada  17  Agustus  2003  dan  sebelum

dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.



  ATURAN TAMBAHAN



  Pasal I



Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  ditugasi  untuk  melakukan  peninjauan  terhadap  materi

dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  untuk  diambil  putusan  pada  sidang  Majelis

Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.


----------------------- Page 6-----------------------

  Pasal III



Dengan  ditetapkannya  perubahan  Undang-Undang  Dasar  ini,  Undang-Undang  Dasar

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas  Pembukaan  dan  pasal-pasal.



Perubahan  tersebut  diputuskan  dalam  rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat

Republik  Indonesia  ke-6  (lanjutan)  tanggal  10  Agustus  2002  Sidang  Tahunan  Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , dan mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan.



  Ditetapkan di Jakarta

  Pada tanggal 10 Agustus 2002



  MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

  REPUBLIK INDONESIA



  K e t u a,



  Prof. Dr. H. M. Amien Rais



  Wakil Ketua,  Wakil Ketua,



  Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita  Ir. Sutjipto



  Wakil Ketua,  Wakil Ketua,



  Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.  Drs. H. M. Husnie Thamrin



  Wakil Ketua,  Wakil Ketua,



  Drs. H. Oesman Sapta  Komjen Pol. Drs. Posma Lumban Tobing



  Wakil Ketua,



  Drs. H. A. Nazri Adlani